Aheng Kwok Li Heng, Kakak Santos, Disorot dalam Dugaan Jaringan Rokok Ilegal Kepri: Jejak Distribusi dari Bintan, Kijang hingga Tanjungpinang
Aheng Kwok Li Heng, Kakak Santos, Disorot dalam Dugaan Jaringan Rokok Ilegal Kepri: Jejak Distribusi dari Bintan, Kijang hingga Tanjungpinang
TANJUNGPINANG – Cahayamelayu.my.id Peredaran rokok yang diduga tidak memenuhi ketentuan cukai kembali menjadi sorotan di Kepulauan Riau. Sejumlah informasi dan keterangan sumber yang diterima redaksi menyebut nama Aheng Kwok Li Heng dan Santos dalam dugaan mata rantai distribusi rokok ilegal yang disebut-sebut menjangkau wilayah Bintan, Kijang hingga Tanjungpinang.
Namun demikian, hingga berita ini diterbitkan, redaksi belum memperoleh dokumen penetapan tersangka, putusan pengadilan, maupun keterangan resmi aparat penegak hukum yang dapat menyimpulkan adanya keterlibatan pidana dari pihak-pihak yang namanya disebut tersebut. Karena itu, seluruh informasi mengenai dugaan jaringan tersebut masih memerlukan penelusuran dan klarifikasi lebih lanjut dari pihak berwenang.
Berdasarkan keterangan sejumlah sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan, terdapat dugaan bahwa peredaran rokok tanpa pita cukai atau rokok yang tidak memenuhi ketentuan cukai berlangsung melalui sejumlah jalur distribusi. Informasi tersebut kini menjadi perhatian publik karena peredaran barang kena cukai tanpa memenuhi kewajiban yang ditetapkan negara berpotensi menimbulkan kerugian penerimaan negara serta menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat.
Sumber yang dikonfirmasi redaksi juga menyebut adanya dugaan distribusi rokok ke sejumlah titik penjualan. Namun, informasi tersebut belum dapat dianggap sebagai fakta hukum sebelum diverifikasi secara independen dan dibuktikan melalui proses penyelidikan atau penyidikan oleh instansi yang berwenang.
Persoalan ini kemudian memunculkan pertanyaan publik mengenai efektivitas pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal di wilayah Kepulauan Riau. Masyarakat berharap aparat penegak hukum dan otoritas yang memiliki kewenangan di bidang kepabeanan dan cukai dapat melakukan penelusuran secara profesional, terbuka dan terukur terhadap setiap informasi yang berkembang.
Terkait dugaan adanya pihak yang memberikan perlindungan atau pembiaran terhadap peredaran rokok ilegal, redaksi menegaskan bahwa informasi tersebut belum dapat dibuktikan sebagai fakta. Aparat terkait perlu melakukan pemeriksaan apabila terdapat bukti, laporan resmi atau informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Secara hukum, peredaran barang kena cukai yang tidak memenuhi ketentuan dapat berkonsekuensi pidana sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
Ketentuan pidana dalam Pasal 54 Undang-Undang Cukai pada prinsipnya mengatur ancaman terhadap pihak yang menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai, atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana diwajibkan peraturan perundang-undangan.
Selain itu, ketentuan pidana dalam Undang-Undang Cukai juga dapat diterapkan sesuai dengan perbuatan konkret, alat bukti, asal-usul barang dan hasil proses penegakan hukum. Penentuan ada atau tidaknya tindak pidana, termasuk siapa pihak yang bertanggung jawab, merupakan kewenangan aparat penyidik dan pada akhirnya pengadilan.
Karena itu, publik kini menunggu langkah konkret aparat untuk menelusuri dugaan mata rantai peredaran rokok ilegal yang disebut beroperasi di wilayah Bintan, Kijang dan Tanjungpinang. Jika informasi yang berkembang memiliki dasar dan bukti yang cukup, penegakan hukum semestinya dilakukan secara transparan dan tanpa pandang bulu.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Aheng Kwok Li Heng, Santos, pihak Bea dan Cukai, kepolisian, maupun pihak lain yang disebut atau memiliki informasi terkait persoalan ini. Klarifikasi tersebut penting untuk menjaga keberimbangan informasi serta memastikan setiap dugaan diuji berdasarkan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
